1. Penyusunan perundang-undangan daerah di bidang Kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah;
2. Perencanaan pengembangan Kepegawaian daerah;
3. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan Kepegawaian daerah;
4. Pelaksanaan penyiapan kegiatan kepangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, 5. standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
6. Penyiapan kegiatan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
7. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
8. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
9. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
11. Pengelolaan ketatausahaan.