Dilarang, Cuti Tahunan bersambung Cuti Bersama – Badan Kepegawaian Daerah

Dilarang, Cuti Tahunan bersambung Cuti Bersama

Mejayan- Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor B/21/M.KT.02/2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal Penegakan  Disiplin  dalam Pelaksanaan  Cuti  Bersama Pegawai  Negeri Sipil Tahun 2018.

Dengan telah  diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun  2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dipandang perlu menerbitkan surat dalam rangka penegakan   disiplin   Pegawai   Negeri  Sipil  (PNS)  dan   untuk  menjamin pelayanan  publik berjalan optimal.

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menegaskan bahwa Cuti Bersama bagi PNS tidak mengurangi jatah Cuti Tahunan, sesuai dalam Pasal  333  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah Nomor  11 Tahun  2017  tentang  Manajemen  Pegawai  Negeri Sipil.

Pada point nomor 2 menyebutkan jelas larangan Cuti Tahunan bersambung dengan Cuti bersama. Penetapan  7 (tujuh)  hari  cuti  bersama  Hari  Raya  ldul  Fitri  1439  H  dinilai sudah cukup, untuk  itu  para  Pimpinan  lnstansi Pemerintah  tidak diperkenankan memberikan cuti tahunan  sebelum dan sesudah  pelaksanaan cuti bersama kepada PNS di lingkungan lnstansi  Pemerintah masing-masing, kecuali dengan alasan  penting.

Bagi  PNS yang  pada  saat cuti  bersama,  karena tugasnya  harus  memberikan  pelayanan kepada   masyarakat,  misalnya   Pegawai   Rumah Sakit,   Petugas   lmigrasi,   Bea   Cukai, Lembaga  Permasyarakatan,   dan   lain-lain,  sehingga   tidak  dapat   melaksanakan    cuti bersama, dapat diberikan tambahan cuti tahunan  sejumlah cuti bersama tersebut sebagaimana  diatur  dalam Pasal  333  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai  Negeri Sipil.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia memerintahkan untuk Melakukan   pemantauan  dan  evaluasi  atas  pelaksanaan  surat edaran  ini  guna menjaga kedisiplinan.