Sosialisasi SKP dan Cuti Bagi PNS

Caruban – BKD Kabupaten Madiun melaksanakan sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Cuti bagi PNS di lingkup pemerintah Kabupaten Madiun, Rabu, 20 Februari 2019.

Kegiatan yang dibuka oleh Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si. Sekretaris BKD Kabupaten Madiun ini dilaksanakan di Ruang Rapat Graha Eka Kapti di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Jalan Alun-alun Utara Nomor 1-3 Caruban.

Sosialisasi diikuti oleh 131 peserta. Para peserta adalah Pejabat Pengelola Kepegawaian di Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun.

Kegiatan ini dilaksanakan karena masih banyaknya kebingungan dan ketidakpahaman PNS saat penyusunan Sasaran Kerja Pegawai yang mengakibatkan kesalahan SKP yang bersangkutan.

Sosialisasi juga dilakukan karena masih banyaknya PNS yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban PNS terkait masalah cuti. Kurangnya pemahaman masalah cuti berakibat kesalahan saat pengajuan cuti dan berpotensi mengakibatkan pelanggaran bagi PNS yang mengambil cuti.

Hal-hal terkait SKP dan Cuti PNS dibahas detil dan mendalam oleh pejabat dari BKN Kantor Regional II Surabaya. Dra. Sukesti Sugiarti, M.Si. Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian membahas tuntas masalah Sasaran Kerja Pegawai, sementara Dra. Nur Chasanah. M.M. Kabid Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian membahas seluk beluk Cuti bagi PNS.

Peserta cukup antusias menyimak paparan narasumber dari BKN, banyak pertanyaan disampaikan berdasar pengalaman khas yang terjadi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

“Diharapkan dengan kegiatan ini seluruh PNS bertambah pemahamannya dan tidak ada lagi kesalahan dalam pengajuan cuti dan pembuatan SKP.” Demikian ungkap Nur Aini Hanik, S.H. Kabid Pembinaan, Data dan Kesejahteraan Pegawai.

Sementara dalam sambutannya, Sekretaris BKD Kabupaten Madiun Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa layanan paperless yang sudah mulai di laksanakan BKD mengharuskan seluruh PNS di Kabupaten Madiun peduli terhadap data pribadi dalam SIMPEG.

“Untuk itu diharapkan seluruh PNS melengkapi data dan e-dokumen masing-masing di dalam SIMPEG dan jangan tergantung pada Subbag Umum dan kepegawaian OPD.” Demikian ungkap Sigit Budiarto, S.Sos., M.Si. mengakhiri sambutannya.