PERSAYARATAN PENINJAUAN MASA KERJA

1. KARPEG
2. SK CAPEG
3. SK PN
4. SK PANGKAT TERAHKIR
5. SKP 2 TAHUN TERAHKIR
6. IJASAH TERAHKIR SESUAI DI SK PANGKAT TERAHKIR
7. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN
8. DAFTAR RIWAYAT HIDUP
9. SURAT PERNYATAAN DARI KEPALA DINAS /BADAN/KANTOR YANG MENYATAKAN BEKERJA SECARA TERUS MENERUS DAN TIDAK TERPUTUS
10. AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN BILA BEKERJA DI INSTITUSI SWASTA

UNTUK LEBIH DIPERHATIKAN SEBAGAI SYARAT WAJIB SETELAH POIN DIATAS TERPENUHI :
a. SEMUA PERSYARATAN WAJIB DILEGALISIR OLEH SEKOLAH ATAU SKPD
b. SURAT KEPUTUSAN YANG DUSULKAN PENINJAUAN MASA KERJANYA HARUS DILEGALISIR TEMPAT DIMANA PEGUSUL MENJADI TENAGA KONTRAK DAN DISYAHKAN OLEH KEPALA DINAS /BADAN/KANTOR BUKAN SURAT KETERANGAN ATAU SURAT TUGAS ( ADA 2 LEGALISIR )
c. BILA PENGANGKATAN CPNSNYA MELALUI DATA BASE SECARA OTOMATIS TIDAK BOLEH MENGUSULKAN PENINJAUAN MASA KERJA

INFO LEBIH LANJUT :
HUBUNGI BIDANG MUTASI
BKD, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. MADIUN