Sosialisasi Aplikasi E-Jabatan Fungsional

Mejayan – Between electronical procedure and enviromental effect. Kira-kira kalimat ini sangat mewakili semangat BKD Kabupaten Madiun saat melaunching aplikasi E-Jabatan Fungsional.

Launching Aplikasi dilaksanakan di Ruang Rapat BKD Kabupaten Madiun, Jl Alun-alun Timur No. 1 Mejayan, Rabu 5 Desember 2018. Acara dihadiri oleh perwakilan 10 Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki ASN dengan jabatan fungsional.

Sosialisasi dilakukan oleh Kepala Bidang Mutasi Pegawai Sri Diana Dewi Kusumaningrum, S.H., M.Si., Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Hestu Wiradriawan, S.H., Tim IT BKD bersama Tim IT CV. Multi Sarana selaku pihak penyusun aplikasi E-Jabatan Fungsional.

Aplikasi E-Jabatan Fungsional adalah aplikasi yang disiapkan oleh BKD Kabupaten Madiun untuk memudahkan segala pelayanan kepegawaian bagi ASN yang memangku Jabatan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Madiun.

Terdapat 6 fitur yang sangat membantu Administrasi Jabatan Fungsional. Fitur pertama, Usul Pengangkatan Pertama dalam jabatan Fungsional. Fitur kedua, Usul Kenaikan/pengangkatan Jabatan Fungsional. Fitur ketiga, Usul alih jenjang Jabatan Fungsional dari jenjang terampil ke ahli. Fitur keempat, usul pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian / inpassing. Usul pengangkatan kembali jabatan fungsional. Usul pemberhentian jabatan fungsional.

Keenam fitur ini adalah prosedur elektronik diharapkan memudahkan setiap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Madiun untuk mengelola ASN yang memangku jabatan fungsional yang berada di OPD masing-masing.

Pengelolaan ASN yang memangku jabatan fungsional dititikberatkan pada prosedur elektronik untuk meminimalisir penggunaan berkas fisik. Dengan demikian akan mengurangi penggunaan kertas (paperless) dalam prosesnya sehingga lebih bersahabat dengan lingkungan.

Dalam arahannya, Sri Diana Dewi Kusumaningrum, S.H., M.Si. mengatakan, “tujuan aplikasi tersebut adalah untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian bagi jabatan fungsional. Sehingga tidak ada lagi waktu dan tenaga yang harus terbuang untuk bolak balik datang ke BKD dalam rangka kecukupan pemberkasan”. Semua persyaratan administrasi sudah harus diselesaikan di OPD masing-masing dan barulah akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas di BKD melalui sistem.