17 Kewajiban Bagi PNS

Mejayan – “Membahas PP Nomor 53 Tahun 2010 tidak bisa meninggalkan pembahasan 17 butir kewajiban bagi seorang PNS” demikian disampaikan Suwanta, SH., MH. Kepala Sub Bagian Pengolahan A3 Badan Pertimbangan Kepegawaian Jakarta saat menyampaikan Sosialisasi PP 53 Tahun 2010

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada Hari Rabu 4 Juli 2018 di Ruang Graha Eka Kapti Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun, Jalan Alun-alun Utara Nomor 1 – 3 Mejayan. Sosialisasi ini dihadiri 199 orang terdiri dari Kepala Puskesmas, Pengawas SMP/SD/TK, Kepala SMP Negeri, Kepala SD Negeri inti, Kepala TK Pembina dan staf BKD Kabupaten Madiun.

17 poin yang menjadi kewajiban seorang PNS adalah sebagai berikut:

  1. Mengucapkan sumpah / janji PNS;
  2. Mengucapkan sumpah / janji jabatan;
  3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,UUD 45, NKRI dan   Pemerintah;
  4. Menaati segala ketentuan Peraturan Per-UU;
  5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
  6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS;
  7. Mengutamakan kepentingan  negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;
  8. Memegang rahasia jabatan;
  9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat utk kepentingan negara;
  10. Melaporkan kpd atasan apabila mengetahui ada hal yg dapat membahayakan/merugikan negara, atau Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
  11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;
  12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
  13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
  14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
  15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
  16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
  17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Tujuh belas poin ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak bias ditawar dan melekat pada diri setiap PNS. Sebagai sebuah kewajiban, jika tidak dilaksanakan tentunya akan menjadi sebuah pelanggaran dengan resiko pemberian sanksi.